Pages

Wednesday, March 24, 2010

Pelatihan untuk Para Sekdes dan Bendahara Desa

Masalah yang masih sering dihadapi aparatur desa adalah kurangnya pendalaman dan pemahaman teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaan keuangan desa.

Seperti yang dikutip dari Radar Tegal(23/03/10)Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas-KB) Kabupaten Pemalang pada tanggal 22-31 Maret mengadakan pelatihan bagi sekretaris desa (sekdes) dan bendahara desa se-Kabupaten Pemalang. Pelatihan yang digelar di Gedung Dekopinda Jalan Pemuda tersebut dibagi dalam tiga angkatan. Masing-masing angkatan mengikuti pelatihan selama tiga hari.

"Pelatihan diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai teknis penyusunan APBDes dan pengelolaan keuangan desa,” terang Kasubid Kelembagaan Desa Bapermas-KB Kabupaten Pemalang Ali Nurtopo kepada Radar di sela-sela kegiatan kemarin.

Dikatakan dia, pelatihan selain diikuti sekdes dan bendahara desa, juga diikuti oleh masing-masing kepala seksi (kasi) Pemerintahan Kecamatan yang berjumlah 14 orang. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen, lanjutnya, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Pemalang No. 954 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan.

Selama tiga hari, dijelaskan Ali, peserta pelatihan angkatan pertama hingga angkatan ketiga akan diberikan materi mengenai penataan keuangan desa, menyusun, dan membuat peraturan desa, serta bagaimana cara pengisian buku administrasi pemerintahan desa.

Dalam pelatihan yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan Sekda Pemalang Drs M. Agung Puntodewo MSi -mewakili Bupati Pemalang HM. Machroes SH- tersebut, salah satu pemateri dari DPPKAD Hartono SIP mengatakan, azas pengelolaan keuangan desa setidaknya meliputi 9 poin. Yakni, tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, adil, patut atau wajar, tanggungjawab, dan manfaat. ’’Sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, sekdes mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan di tingkat desa,” ungkap Hartono.

Di antaranya, kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kebijakan pengelolaan barang dan jasa, menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), perubahan APBDes, serta pertanggungjawabannya. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), lanjutnya, sekdes bertindak sebagai koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala desa (kades).

*Radar Tegal

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More