Pages

Wednesday, May 26, 2010

Ketika Moralitas Menjadi Syarat Kepemimpinan Daerah

Oleh: Jusuf Idrus Tatuhey

Fenomena munculnya berbagai elemen masyarakat dalam pentas kepemimpinan pemerintahan daerah akhir-akhir ini sempat menghiasi ruang publik dan tentunya menarik untuk didiskusikan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Metro TV sempat melontarkan pendapat, “sekalipun undang-undang telah menetapkan tidak kurang dari 16 syarat bagi rekruitmen calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, namun faktor moralitas perlu melengkapi persyaratan tersebut misalnya tidak berzina, dll”. Pendapat Mendagri ini serta merta mendapat tanggapan beragam dalam masyarakat. Di satu pihak para pendukung berpendapat bahwa memang syarat moral termasuk berpengalaman dalam Partai Politik dan Ormas harus dimasukkan dalam perubahan UU No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Argumen kelompok ini adalah telah banyak wewenang dan dana yang dikucurkan ke Daerah dan oleh karenanya harus dikawal ketat oleh seorang pemimpin daerah yang memliki moral yang patut diteladani. Di lain pihak kelompok yang tidak setuju berargumen bahwa masalah moral, serahkan saja kepada Parpol dan masyarakat untuk menilainya apakah calon pemimpin itu dinilai bermoral atau tidak dan sejauhmanakah ia berpengalaman dalam Parpol atau Ormas. Jika dinilai tidak bermoral tentunya tidak akan diusung oleh parpol dan perorangan untuk dipilih dalam Pemilukada. Bukankah parpol dan perorangan atau stakeholder lainnya adalah sumber kepemimpinan dinegeri ini ? Dalam Acara Save Our Nation yang digelar Merto TV tanggal 30 April 2010 yang menghadirkan Pakar Otonomi Daerah dari UGM Prof. DR. Pratikno, Dirjen Otonomi Daerah S. Situmorang, Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundayang dan Bupati Serdang Bedagai Herry Nuradi yang dipandu Anies Baswedan dan Frida Lidwina mendiskusikan topik yang menarik ini. Kesimpulan diskusi yang disampaikan Anies Baswedan diakhir acara adalah, pertama; pemimpin yang baik di sebuah Daerah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah dan kedua; perbaikan sistem rekruitmen calon kepala daerah berikut persyaratannya merupakan pilihan yang segera harus dilaksanakan. Regulasi yang diperketat dan insentif bagi para pemimpin daerah yang berprestasi perlu mendapat perhatian. Sungguh kesimpulan diskusi yang patut ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan nasional. Menurut Pratikno, dalam rekruitmen calon kepala daerah ada 2 hal prinsipil yang perlu diperhatikan yaitu faktor teknokratis dan faktor demokratis. Faktor teknokratis disini adalah pemimpin yang memiliki kompetensi dibidang pemerintahan dengan managerial skill dan tehnikal skill sesuai kebutuhkan, selanjutnya dapat memenej organisasi pemerintahan secara baik. Sedangkan faktor demokratis adalah bahwa pemimpin harus dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serta mendukung proses demokratisasi di daerah. Pendapat Pratikno ini didasarkan atas asumsinya bahwa masalah bangsa saat ini memang sudah parah sehingga memerlukan terobosan yang luar biasa yang salah satunya adalah memperketat persyaratan calon pemimpin daerah. Jika syarat yang agak longgar sekarang ini tetap dipertahankan dikhawatirkan pada gilirannya daerah akan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki popularitas namun miskin moralitas. Pemimpin daerah tidak mampu memenej pemerintahan sehingga tujuan otonomi daerah hanya menjadi utopia belaka dan ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban. Bukankah Tujuan Otonomi Daerah itu sendiri adalah pertama; bagaimana menjadikan Pemerintah Daerah sebagai instrument untuk menciptakan kesejahteraan dan kedua; bagaimana menjadikan Pemerintah Daerah sebagai instrument pendidikan politik ditingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju masyarakat sipil (civil society) ? Dalam kaitannya dengan topik yang dibahas ini, di Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2010-2013, Pemerintah Provinsi Maluku dan KPU Provinsi Maluku telah memprogramkan untuk menyelenggarakan Pemilukada sebanyak 6 kali yaitu; pertama, Pada tahun 2010 akan diselenggarakan Pemilukada di Kabupaten SBT, dan Kepulauan Aru pada hari dan tanggal yang sama yaitu 7 Juli 2010. Kedua; Pada tahun 2010 ini juga di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Buru Selatan pemungutan suara Pemilukada akan ditentukan pada hari dan tanggal yang sama. Semula direncanakan pada keempat Kabupaten tersebut akan diadakan pemungutan suara pada hari dan tanggal yang sama namun karena beberapa kendala tehnis seperti terlambatnya pelantikan anggota DPRD pada Kabupaten MBD dan Buru Selatan sehingga mempengaruhi pembentukan KPU yang berdampak pada penyusunan jadwal, tahapan dan program Pemilukada pada kedua kabupaten pemekaran tersebut; ketiga, pada tahun 2011 pemungutan suara Pemilukada pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon akan ditetapkan pada hari dan tanggal yang sama; keempat, Pada tahun 2011 juga akan diselenggarakan Pemilukada pada Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat pada hari dan tanggal yang sama. namun pelantikannya pada tahun 2012 sesuai akhir masa jabatan masing-masing Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; kelima, Pada tahun 2012 diselenggarakan Pemilukada pada Kabupaten Maluku Tengah; dan keenam, Pada tahun 2013 secara serentak akan deselenggarakan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Maluku, Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan Walikota/Wakil Walikota Tual yang pemungutan suaranya ditetapkan pada hari dan tanggal yang sama. Perlu ditekankan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah tetap dilaksanakan pada hari tanggal berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya. Pertanyaannya. mengapa pemungutan suara dalam pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota dapat disatukan pada hari dan tanggal yang sama ? Jawabannya adalah bahwa hal ini dimungkinkan oleh ketentuan pasal 235 ayat (2) UU Nomnor12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang selengkapnya berbunyi “Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama”. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat pemilih diharapkan menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya yakni memberikan suara kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang selain memenuhi syarat tetapi juga memiliki moral yang terpuji sehingga tidak menyiakan amanah rakyat diberikan kepadanya. Dengan demikian tujuan Otonomi Daerah seperti kita kemukakan sebelumnya dapat diwujudkan, Insya Allah.

Disadur dari http://www.batukar.info/komunitas/articles/ketika-moralitas-menjadi-syarat-kepemimpinan-daerah

Sumber: http://beta.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=29443

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More