Rincian Dana Desa Per Kabupaten di Jateng

Pembangunan Infrastruktur Desa

Simaraya-Rincian alokasi Dana Desa pada APBN-P 2015 telah dipublikasikan oleh pemerintah pada Maret lalu, melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu). 

Dari total anggaran Rp 20 triliun, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapat alokasi terbanyak. Jateng mendapat jatah dana desa sebesar Rp 2,22 triliun. Dana tersebut untuk desa-desa yang ada di 29 kabupaten di Jateng. Sedangkan provinsi yang paling sedikit mendapatkan dana desa adalah Provinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp 79 triliun. 

Deputi Bidang Koordinator Fiskal dan Moneter Kemenko Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, jumlah alokasi untuk setiap provinsi memang berbeda-beda. Ini karena ada beberapa formula dalam penentuan dana desa yakni  jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan luas wilayah.

"Jawa Tengah mendapat yang terbesar ya salah satunya karena jumlah penduduknya banyak," kata Bobby seperti dilansir Republika.

Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan:

1. Infrastruktur desa, seperti tambatan perahu dan jalan permukiman;
2. Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu;
3. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta
4. Sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak.

Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna; serta
3. Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA APBN-P 2015

X	Provinsi Jawa Tengah
1	Kab. Banjarnegara	74,810,054
2	Kab. Banyumas	89,291,645
3	Kab. Batang	66,579,163
4	Kab. Blora	74,816,870
5	Kab. Boyolali	72,548,977
6	Kab. Brebes	94,563,325
7	Kab. Cilacap	81,060,083
8	Kab. Demak	73,852,473
9	Kab. Grobogan	80,175,760
10	Kab. Jepara	55,540,072
11	Kab. Karanganyar	46,196,873
12	Kab. Kebumen	125,844,565
13	Kab. Kendal	74,239,102
14	Kab. Klaten	108,674,969
15	Kab. Kudus	36,178,610
16	Kab. Magelang	101,155,122
17	Kab. Pati	110,946,620
18	Kab. Pekalongan	77,762,725
19	Kab. Pemalang	66,619,532
20	Kab. Purbalingga	66,606,973
21	Kab. Purworejo	124,419,463
22	Kab. Rembang	79,709,975
23	Kab. Semarang	57,840,951
24	Kab. Sragen	56,174,163
25	Kab. Sukoharjo	43,045,054
26	Kab. Tegal	81,620,159
27	Kab. Temanggung	72,423,652
28	Kab. Wonogiri	69,330,086
29	Kab. Wonosobo	66,862,280
	Jumlah	2,228,889,296

(sumber website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diakses pada 15 Juni 2015)

Sumber: 

- Republika Online

- apbnnews.com

- DJP - Kemenkeu

Simaraya Blog @2015